Orientasi PIK KRR/M

Anjangsana Pengurus Karang Taruna Kabupaten Pekalongan

   

Dalam rangka memperingati HUT Karang Taruna yang ke-69 , Pengurus Karang Taruna Kabupaten Pekalongan melakukan anjangsana ke Bupati Pekalongan, BPMPKB dan Dinporapar, kemarin pada hari Jum'at, 26 September 2014. Dalam anjangsananya ke BPMPKB mereka diterima oleh Kepala, sekretaris dan para kabid.

RAKOR PAMSIMAS di Medan

          Pada Rabu sampai dengan Jum’at, 17-19 September 2014 yang lalu bertempat di Hotel Grand Antares, Jl. Jend. Sisingamangaraja No. 328 Medan, saya selaku Sekretaris BPMPKB mewakili kepala menghadiri undangan Rapat Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat .
 

Kunjungan UPPKS Kota Salatiga ke Kajen

      

Pada Selasa 23 September 2014 lalu Kepala BPMPKB Kabupaten Pekalongan, Totok Budi Mulyanto, SH,  menerima kunjungan kerja atau studi banding dari perwakilan seluruh UPPKS Kota Salatiga yang dipimpin oleh Sekretaris BPMPKB Kota Salatiga Bu Wanti. 

SOSIALISASI PROGRAM GENRE BAGI SLTA 2014

Jumlah remaja berdasarkan sensus penduduk 2010 adalah kurang lebih 64 juta atau sekitar 27,6 % dari total penduduk Indonesia. Remaja dan segala permasalahannya adalah issue strategis untuk pembangunan nasional mengingat jumlah usia remaja (10-24 tahun) cukup besar, yang merupakan cikal bakal penduduk produktif yang akan berkontribusi dalam memanfaatkan peluang bonus demografi. Atas dasar itulah remaja perlu dipersiapkan menjadi generasi yang produktif yaitu remaja yang menyelesaikan pendidikan, berkarier dalam pekerjaan, merencanakan berkeluarga, berpartisipasi dalam masyarakat, serta mempraktikan hidup sehat.

RAKORNAS PMD 2014

Pada   Hari Selasa- Jum’at, 19-22 Agustus 2014 yang lalu bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman 88 Jakarta , saya mewakili kepala BPMPKB mengikuti 

Kegiatan  Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2014 yang diselenggarakan oleh Dirjen PMD Kemendagri.

   Adapun  Maksud dan Tujuan :

a.    Mensinergikan kebijakan PMD Pusat dan daerah dalam implementasi UU No. 6 tahun 2014 dan PP No. 43 tahun 2014

b.    Membahas berbagai isu-isu strategis PMD untuk penyusunan dokumen RPJMN Tahap III tahun 2015-2019

c.    Arah kebijakan program Ditjen PMD dalam implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

d.    Mendiskusikan penyusunan renstra Ditjen PMD tahun 2015-2019

AKSI DAMAI STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Dalam rangka mendukung suksesnya Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2014, BPMPKB Kabupaten Pekalongan mengadakan kegiatan Aksi Damai “Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” yaitu berupa :

1.    Penandatanganan bersama dalam media spanduk sebagai perwujudan komitmen dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah.

ORIENTASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA BAGI GURU BK/UKS SLTA/SLTP

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat menentukan bagim kehidupan masa depan mereka selanjutnya. Masa remaja seperti ini oleh bank dunia disebut sebagai masa transisi kehidupan remaja. Transisi kehidupan remaja oleh Bank Dunia dibagi menjadi 5 hal (YouthFive Life Transitions). Transisi kehidupan yang dimaksud menurut progresss Report World Bank adalah:

SOSIALISASI PROGRAM GENRE BAGI SEKOLAH SLTA 2014

Jumlah remaja berdasarkan sensus penduduk 2010 adalah kurang lebih 64 juta atau sekitar 27,6 % dari total penduduk Indonesia. Remaja dan segala permasalahannya adalah issue strategis untuk pembangunan nasional mengingat jumlah usia remaja (10-24 tahun) cukup besar, yang merupakan cikal bakal penduduk produktif yang akan berkontribusi dalam memanfaatkan peluang bonus demografi. Atas dasar itulah remaja perlu dipersiapkan menjadi generasi yang produktif yaitu remaja yang menyelesaikan pendidikan, berkarier dalam pekerjaan, merencanakan berkeluarga, berpartisipasi dalam masyarakat, serta mempraktikan hidup sehat.

Pencanangan BBGRM XI dan HKG Ke-42 Kab. Pekalongan

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 42 Tingkat Kabupaten Pekalongan Tahun 2014, dilaksanakan pada hari ini : SENIN tanggal 19 Mei 2014 bertempat di Desa Tanjungkulon  Kecamatan Kajen dengan jumlah undang ± 250 antara lain :

Pelayanan KB MOW dg Laparascopy

      Pada Sabtu, 17 Mei 2014 lalu, BPMPKB Kabupaten Pekalongan memberikan layanan akseptor KB dalam bentuk Pelayanan massal MOW (Metode Operasi Wanita) dengan Peralatan Laparascopy, bekerja sama dengan Bhakti sosial TNI-AU operasi KB Steril massal ini dilakukan oleh Tim dari Klinik KB "Perkotaan" FLAMBOYAN PUJIASTUTI , yang beralamat Jl. Biliton No. 34 TELP (0351) 464348, Madiun 63122  Jawa Timur, yang dipimpin oleh Kol. Purn. Dr. Sudadi Effendi, SPOG . Kegiatan ini dilaksanakan di Puskesmas Perawatan Kesesi I dengan jumlah akseptor se Kabupaten Pekalongan berjumlah 90 orang.

Peringatan Hari Kartini ke-165 tahun 2014

         

Penyelenggaraan Peringatan Hari kartini Ke- 135 Tingkat Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 dilaksanakan pada Senin 21 April 2014 lalu di Aula setda lantai 1, dalam bentuk Puncak Acara Resepsi dan diikuti dengan Sarasehan dengan tema “ Dengan Semangat Kartini Kita Tingkatkan Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik Untuk Mewujudkan Demokrasi

Yang Berkualitas” dengan tujuan Mengingatkan kembali suri tauladan dan semangat juang

RA Kartini di kalangan masyarakat dan guna meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender.

REORGANISASI DAN LDK FORUM ANAK KAB. PEKALONGAN -2014

Dalam upaya Pemenuhan Hak Anak, terdapat 4 (empat) pilar hak anak yang dipenuhi yakni hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Hak untuk berpartisipasi ini yang seringkali dilupakan, karena suara anak sering dikesampingkan. Melalui wadah Forum Anak ini merupakan salah satu solusi upaya pemenuhan hak partisipasi anak.

Sosialisasi PUG kepada Camat dan Lurah

         Musyawarah Perencanaan Pembangunan, selanjutnya Musrenbang, merupakan forum untuk mengelola aspirasi  masyarakat dalam perencanaan pembangunan,  baik laki-laki maupun  perempuan. Keberadaan dan tata laksana Musrenbang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Musrenbang diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan/desa,
kecamatan, dan kabupaten/kota. Musrenbang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan.
        Salah satu prasyarat Musrenbang adalah adanya keterlibatan  masyarakat, laki-laki dan perempuan. Hal itu merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW),
Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan PUG dan Pembangunan Nasional, Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah, Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014.

RAKOR PUG dan PUHA

     Pada  tahun  2012  dan 2013  lalu Pemerintah Kabupaten  Pekalongan berturut-turut telah menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama. Sementara  Anugrah Kabupaten Layak Anak baru diperoleh  pada tahun 2013  untuk kategori pratama.  Penghargaan  tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki komitmen yang serius untuk mengedepankan issue-issue perempuan dan anak di semua lini pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan monitoring atas kebijakan program dan kegiatan. 
       Harapan untuk  kembali memperoleh penghargaan serupa bahkan bisa meningkat  ke  Kategori berikutnya, sudah pasti membutuhkan komitmen, upaya, pemikiran yang kritis dan konstruktif untuk mematangkan dan menyempurnakan yang sudah ada.  Upaya-upaya ini hendaknya dipertimbangkan aspek praktis, kesederhanaan dan kemudahan bagi yang akan melaksanakannya,  dimana mereka  tidak semua memahami atau memiliki pengalaman di bidangnya.

RAKERNIS BPMPKB 2014

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi  dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BPMPKB Kabupaten Pekalongan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan 4 (empat) urusan wajib yaitu urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan Pemberdayaan Perempuan, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera serta urusan Pemerintahan umum khususnya di bidang analisa penanggulangan kemiskinan.

Going Around to Bali - Capacity Building of 'PLKB'

       After finishing many family programs in 2013, ' IPeKB' -the association of family planning field official- of Kabupaten Pekalongan had an activity of capacity building at Bali. This activity was held to make them fresh after doing many jobs for a year by visiting some spot tourism at Bali. This was a first chance for most of them visiting Bali, the most popular tourism spot in Indonesia. Mr, Casmidi, the leader of committee said,"...how a pity I am, visiting Bali in the age of fifties".

BKKBN:Perilaku Pacaran Remaja Memprihatinkan

INILAH.COM, Jakarta- Model pacaran remaja di Indonesia ternyata memang memprihatikan. Hal itu berdasarkan temuan Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) 2012 oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

"Hampir 30 persen remaja sudah meraba-raba, dan itu pasti berlanjut. Kualitas pacaran remaja kita mengkhawatirkan," kata Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Dr H Soedibyo Alimoeso.

PPRG DAN APE 2013

Akhir tahun 2013 lalu semua SKPD disibukkan dengan penyusunan usulan rencana kegiatan tahun 2014. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah bekerja extra keras mengawal dan memverifikasi usulan SKPD. Proses verifikasi ini dilakukan guna melihat kesesuaian usulan program dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dan target-target capaian Visi-Misi Bupati yang dituangkan dalam RPJMD. Selain itu tentu juga disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahun ke-tiga kepemimpinan Bupati serta kemampuan keuangan daerah, disamping upaya mempercepat capaian pembangunan seperti penurunan angka kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana juga yang tertuang dalam target Pembangunan Nasional juga target-target yang ditetapkan dalam Millenium Development Goals (MDGs).