Penyuluhan PKDRT - Pokja 1 TP PKK

       Dalam rangka menyiapkan para kader TP PKK di semua kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan agar mampu menjadi relawan pendamping yang mampu menekan kasus KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) serta memahami permasalahan perlindungan anak, Pokja 1 TP PKK Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan 'Penyuluhan Hukum' dengan mengundang 2 nara sumber dari BPPKB dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan. Kabid PPPA, Dra.Siti Masruroh, M.Si, menyampaikan  UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Suci Mardiko, SH, Kasubid Pelayanan Hukum mengurai tentang Perlindungan Anak (UU No 23 tahun 2002). Kegiatan ini berlangsung di Aula Sekretariat PKK pada Kamis 29 Desember 2011.

Upacara Peringatan Hari Ibu ke-83

      Sebagai puncak acara Peringatan Hari Ibu ke-83 tingkat Kabupaten Pekalongan, telah dilaksanakan Upacara Bendera di lapangan Korpri belakang Setda dengan Pembina Upacara Wakil Bupati Pekalongan, Ibu Fadia Arafiq. Upacara berjalan dengan khidmad yang diikuti oleh PNS perwakilan SKPD dan sebagian besar utusan organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Pekalongan, seperti TP PKK, Dharma Wanita, Bhayangkari, Persit Kartika Chandra, Muslimat  NU, Fatayat NU, Aisyah, NA, Harpi, Pakki, IBI, PWRI, PWS, IKD dan SPI.

Sarasehan Hari Ibu

       Dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-83  tahun ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan melalui Badan PPKB, menyelenggarakan Sarasehan yang mengangkat Tema "Industri Rumahan membangun perekonomian keluarga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat".  Tema ini diambil sesuai dengan sub tema dari Tema PHI ke 83 secara Nasional yaitu " Peran perempuan dan laki-laki dalam membangun ketahanan ekonomi menuju kesejahteraan bangsa”. Acara ini diselenggarakan pada Kamis lalu, 15 Desember 2011 bertempat di Aula Dinas Koperasi,UMKM , Industri dan Perdagangan, Jl. Mayjend. Sutoyo No. 624 Wiradesa. 

Penyerahan Bantuan Fasilitas TBM

     
     Sebagai tindak lanjut dari program Kabupaten Layak Anak (KLA), yang dimulai dengan percontohan pengambilan data anak di Desa Sinangohprendeng Kajen, yang dilakukan oleh para Kader KLA,  kemarin Sabtu, 10 Desember 2011 bertempat di Balai Desa Sinangohprendeng Kajen, telah dilakukan penyerahan Bantuan fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat, berupa 1 Rak Buku besar , 1 meja kursi petugas pengelola, dan meja + 2 kursi baca. Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPPKB, Hj Megawati, MPd selaku Wakil Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Pekalongan dan diterima Kepala desa Sinangohprendeng.

Ancaman Hukuman bagi Pemerkosa Anak

     Sungguh sangat miris hati kita membaca berita di beberapa media lokal, bahwa telah terjadi perbuatan keji yang dilakukan oleh 4 orang pemuda di Kecamatan Karangdadap terhadap seorang gadis di bawah umur , sebut saja Melati (15 th) pada 26 Nopember lalu dan meninggalkannya sendiri di kebun sengon di wilayah Desa Kedungkebo Karangdadap. Perlakuan para pemuda yang tidak bertanggung jawab ini telah melanggar UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 81 dan 82 :

Pasal 81

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pengumpul Data KLA

      Pada Selasa, 22 November 2011 lalu bertempat di Balai Desa Sinangohprendeng, telah diselenggarakan kegiatan Pembinaan Pengumpul Data bagi Fasilitator/Kader KLA. Dalam pembukaan kegiatan ini dihadiri oleh Muspika Kajen, Kepala Desa setempat, UPT yang ada di Kecamatan Kajen. Sedianya Kepala Bappeda PM dan juga Kepala Badan PPKB akan memberi pengarahan dan materi, namun karena ada tugas lain maka Kabid PP PA yang mewakili.

Penyerahan Bantuan Laparascopy

      Pada Sabtu lalu, 19 November 2011, telah dilaksanakan Penyerahan Bantuan Alat Kesehatan Laparascopy dari BKKBN melalui Perwakilan BKKBN  Jawa Tengah yang diserahkan ke RSUD Kajen.

RSUD Kajen mendapat bantuan alat laparoscpy senilai Rp 300 juta dari Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah. Pemberian bantuan alat ini dimaksudkan guna menunjang kegitan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Pekalongan.

Pelayanan KB Dalam Rangka Rekor MURI 2011

Dalam rangka upaya percepatan pencapaian sasaran pelayanan KB terutama MOP, MOW dan IUD maka telah dilaksanakan pelayanan MOP secara serentak di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah pada tanggal 28 September 2011.

PLKB bersama Babinsa telah melakukan konseling kepada calon akseptor KB, pada bulan September 2011tercatat akseptor MOP = 2,     MOW = 57,     IUD = 80. Pelaksanaan KB MOP dilaksanakan di Kabupaten Batang, MOW yang jalur Pemerintah dilaksanakan di RSUD Brebes dan akseptor IUD dilayani di KKB masing-masing Kecamatan.

Penyerahan BKB KIT

Revitalisasi Program KB untuk mewuhudkan keluarga kecil berkualitas merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional saat ini sehingga Pemerintah Kabupaten perlu di dorong untuk melaksanakan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan KB yang lebih berkualitas.

MoU untuk Analis DNA

       Pada Senin lalu, 14 November 2011 lalu, Pemprov Jawa Tengah melalui BPA3KB mengundang Kepala SKPD Pemberdayaan Perempuan, Direktur RSUD dan Bag Reskrim/Kanit PPA Polres dari 35 kabupaten /Kota di Jawa Tengah untuk hadir menyaksikan Acara Penandatanganan Perjanjian Kerja sama dengan Lembaga Biologi Molekuler EIJKMAN tentang Analisis DNA bagi Perempuan dan Anak korban Kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, terutama untuk pembuktian kejahatan kekerasan tersebut. Penandatanganan ini juga dihadiri Gubernur Bibit Waluyo dan Staf Ahli Menristek Bidang Kesehatan dan Obat Prof Dr Amin Soebandrio di kantor BP3AKB Jateng, Jl Pamularsih No 28 Semarang.

An Abondened Infant

          Last month our region had a bad news, there was a mother who left behind her baby at  Hanif  Clinic  in Kesesi where she gave birth her baby on October 27th, 2011. The midwife who helped her was so surprised found her disappeared. She asked permission to find some food for her other two children. But after that she never came back to the clinic. How dare she was...... How could she leave her baby without any message.....

RAKOR PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KLA

 Pada Selasa, 8 Nopember 2011 lalu telah dilaksanakan Rapat Koordinasi pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, bertempat di Ruang Aula Bappeda PM. Rakor dipimpin oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs, H. Umaedi, M.Si.  Dan pemaparan materi oleh Kepala Badan PPdan KB Hj Megawati, M.Pd, serta penegasan program oleh kepala BAPPEDA PM yang diwakili oleh Kabid sosbud Haryanto dan diskusi yang dipimpin Kabid PPPA Dra. Siti Masruroh, M.Si.

Pengembangan Model Kelompok Bina Ketahanan Keluaga

         Pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2011 lalu telah dilaksanakan Kegiatan Pengembangan Model Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Pekalongan, bertempat di Hotel Merlyn Wiradesa. Pada kesempatan tsb Kepala BPPKB Kabupaten Pekalongan membuka dan memberi pengarahan.

RAKOR PPT

Rapat Koordinasi PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Tim Penanganan Korban Tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Pekalongan , kemarin telah dilaksanakan pada hari Selasa , 25 Oktober 2011. Rakor dihadiri oleh anggota Tim PPT atau yang mewakili dari instansi terkait.

SOSIALISASI DATA PILAH GENDER

        Pada Selasa, 11 Oktober 2011 lalu, BPPKB menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Data Pilah Gender , Perempuan dan Anak bertempat di Aula Kantor Kementrian Agama, Kajen. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan semua SKPD Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Korlap PLKB, termasuk perwakilan Polres, BPS, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Kegiatan ini adalah  tindak lanjut dari rapat koordinasi pengumpulan Data Pilah Gender yang telah dilakukan pada bulan April 2011.

          Tujuan dari pelaksanaan ini, sebagaimana disampaikan oleh Kasubid PP, Rahmawati, S.IP, selaku panitia, adalah untuk : meningkatkan pemahaman tentang pentingnya data statistik dan indikator gender bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program daerah , meningkatkan ketersediaan data statistik dan indikator serta analisis gender sekaligus sosialisasinya di kalangan pembuat kebijakan, meningkatkan komitmen untuk menggunakan data statistic gender dalam melakukan penyusunan perencanaan dan monitoring berbagai program dan kegiatan di Kabupaten Pekalongan, serta menerima masukan dari semua SKPD dalam rangka penyusunan laporan hasil Data Pilah Gender.

Dialog Publik dalam setahun SPI

          Dalam rangka ulang tahunnya yang pertama SPI (Serikat Perempuan Independen), organisasi perempuan di Kabupaten Pekalongan yang baru mencari bentuk dan sasaran garapan aktifitasnya, Kamis 6 Oktober 2011  menyelenggarakan 'Dialog Publik'. Dialog publik ini dengan mengundang 2 nara sumber dari Pemerintah Daerah, yang sedianya berharap Wakil Bupati namun diwakilkan kepada Kabag Hukum Endang Murdi, SH dan dari BPPKB yang diwakili oleh Kabid PPPA, Dra. Siti Masruroh, M.Si., dan selaku moderator Ir Beny Diah , M.P dosen Fakultas Perikanan UNIKAL.

Pelantikan Pejabat Eselon 2 Kab. Pekalongan

     Pagi tadi Kamis, 6 Oktober 2011, pada pukul 09.00 hingga pukul 11an, telah dilksanakan pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. oleh Bupati Pekalongan di Aula Setda Lantai I., dihadiri Sekda para Asisten Sekda, Kepala SKPD, unsur FKPD, Kepala  Pengadilan Agama, Kajari dan juga para wartawan. Acara pelantikan juga dihadiri istri/suami pejabat yang dilantik. Pelantikan ini untuk mengisi beberapa pos yang kosong, sehingga ada promosi pejabat baru dan mutasi sebagai dampaknya.

Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Kab/Kota se Bakorwil III

Oleh : Dra. Siti Masruroh, M.Si

       Pada   Rabu - Kamis lalu, 28-29 September 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BP3AKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan kepada Pejabat struktural di   Bakorlin 3 Purwokerto , sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan di Kabupaten/kota. Kegiatan yang sama juga dilaksanakan di 2 Bakorlin lainnya  (Pati dan Surakarta) dalam waktu yang berurutan.

CAPACITY BUILDING R/R BAGI PETUGAS PPKBD dan PETUGAS KLINIK SE KAB. PEKALONGAN TA. 2011

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah salah satu program sosial yang mendasar dan sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa  yang mempunyai tujuan membangunuk  keluarga kecil bahagia sejahtera berkualitas yang unggul di masa depan dan menjadi sumber daya pembangunan yang tangguh dan mandiri, serta diharapkan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam menghadapi era globalisasi. Untuk mensukseskan program tentunya dibuat kegiatan-kegiatan yang efesien dan efektif dan tentunya tak lepas diperlukannya data dan informasi.

Rakor Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Sesuai Konvensi Hak – Hak Anak Tk Prov Jateng

       Pada Selasa, 27 September 2011 yang lalu di Ruang Rapat Lt.6 BAPPEDA Jawa Tengah diselenggarakan Rapat Koordinasi Kebijakan tentang Pemenuhan Hak Anak Sesuai Konvensi Hak – Hak Anak Tingkat Provinsi Jawa Tengah oleh  Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah. Acara yang dihadiri oleh perwakilan BPPKB dari 35 Kabupaten/kota di Jawa Tengah ini juga dihadiri oleh stakeholder terkait seperti SLB Kota semarang dan beberapa LSM peduli Perempuan dan Anak Jawa Tengah juga dari Fakultas Hukum UNDIP. Kabid PPPA , Dra. Siti Masruroh , M.Si hadirmewakili BPPKB Kabupaten Pekalongan.

Rakor BPPKB

        Pada 1 Oktober 2011 kemarin, setelah mengikuti HAPSAK BPPKB Kabupaten Pekalongan mengadakan Rapat Koordinasi yang diikuti oleh seluruh penyuluh KB, atau PLKB yang merupakan pejabat fungsional yang pembinaannya ada di bawah BPPKB, lembaga yang baru terbentuk 3 tahun ini. Sebelumnya mereka adalah pegawai pusat di bawah binaan BKKBN. Namun dengan dilimpahkannya urusan KB ke pemerintah daerah, mereka pun ikut berubah menjadi pegawai daerah.

         Hj. Megawati, M.Pd selaku kepla BPPKB Kabupaten Pekalongan melakukan pembinaan kepegawaian sekaligus menyampaikan informasi penting yang harus ditindaklanjuti, dilanjutkan penyampaian informasi oleh para Kepala Bidang (Kabid PPPA, Kabid Monev, Kasubid KB dan Kasubag Kepegawaian).

Sosialisasi Anti Kekersan Terhadap Perempuan, Anak dan KDRT

Senin lalu , 26 September 2011 Bidang PPPA BPPKB Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan kegiatan "Sosialisasi anti kekerasan terhadap Perempuan, Anak dan KDRT", bertempat di Aula Kecamatan Bojong. Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Desa, TPP PKK Desa, dan perwakilan organisasi masyarakat.

      Bapak Camat Bojong berkenan memberi sambutan dengan berharap agar materi ini dapat disebarluaskan oleh para peserta guna dapat melakukan pencegahan terjadinya KDRT. Hj. Megawati, M.Pd, Kepala BPPKB membuka kegiatan ini dengan harapan pencegahn dan penanganan kasus KDRT dapat dilakukan dengan baik.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Oleh : Drs. M. Sofyan Lubis ,SH Perlu diketahui bahwa batasan pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004, adalah ; “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (vide, pasal 1 ayat 1 ).

Mendidik Anak (Jangan) dengan Dongeng

Oleh : Hesti Rahayu

“How do you expect kids to listen to their parents… Tarzan lives half naked, Cinderella comes back home at midnight, Pinocchio lies all the time, Aladdin is the king of thieves, Batman drives at 320 KM/h, Sleeping beauty is lazy, and Snow white lives with 7 guys. We shouldn’t be surprised when kids misbehave! They get it from their story books”. X_X
Pesan BBM itu terkirim dari seorang sahabat di bulan April lalu…

Langkah Sederhana Mendidik Dan Membentuk Anak Mandiri

Setiap orangtua pasti menginginkan anaknya mandiri. Entah itu dalam berfikir maupun dalam perbuatan sehari-hari. Anak mandiri tidak dapat hadir begitu saja, perlu adanya pendidikan dari orangtua atau pengaruh lingkungan yang mendukung.

Mendidik anak agar menjadi mandiri adalah salah satu tugas orangtua. Sikap mandiri dapat dibiasakan sejak anak masih kecil, seperti memakai pakaian sendiri, memasang tali sepatu, memakai kaos kaki dan berbagai pekerjaan kecil lainnya. Dalam mendidik anak, orangtua seringkali menemui kesulitan untuk menghentikan kebiasaan atau perilaku anak yang tidak disukai. Agar anak mau menuruti orangtua, hendaknya orangtua menjadi contoh yang baik, karena bagaimanapun juga anak akan sering mencontoh kebiasaan orang-orang disekitarnya.

ISLAM; Agama Ramah Anak

Oleh : Susanto, MA

Dewasa ini persoalan anak kian kompleks. Segmentasi masalah anak juga beragam; mulai anak korban kekerasan, anak yang diperdagangkan, anak yang dipekerjakan, dieksploitasi, sampai anak yang harus menghadapi nasib perih karena mereka tak save menghadapi seorang guru yang galak dan keras kepala di tempat belajar. Ironisnya, sampai saat ini empati semua komponen masyarakat untuk ikut serta menangani masalah anak dapat dihitung jari. Peran ormas-keagamaan juga belum optimal, atau bahkan belum menjadi prioritas, tenggelam dibandingkan respon mereka dengan isu-isu sosial-politik lainnya.

Mengenal KPAI

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74  UU No. 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan darimana serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu “ Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak ” seperti diamanatkan oleh CRC (KHA) 1989.

Standar Pelayanan Minimal: Peluang dan Tantangan Layanan Terpadu untuk Perempuan Korban Kekerasan

SPM: SOP Layanan, Standar Pembiayaan, dan Pedoman Sistem Pencatatan Data Kekerasan

SPM menyediakan panduan mengenai prinsip umum layanan, kode etik bagi petugas layanan, informasi standar bagi korban dan keluarganya serta skema alur layanan terpadu. Lima SOP yang dikembangkan yakni untuk layanan pengaduan, layananan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan pemulangan dan integrasi diupayakan bertujuan untuk mendukung UPT di P2TP2, UUPA (dahulu RPK), Puskesmas, Rumah Sakit, Lembaga Bantuan Hukum, dan pusat UPT lainnya.

Mengenal KOMNAS Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga independen yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998, berdasarkan keputusan presiden No. 181/1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No.65/2005.
Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

PENDATAAN KELUARGA 2011

               Pada hari rabu , 7 September 2011  lalu BPPKB melakukan pendataan keluarga di keluarga Bupati Pekalongan dan juga di keluarga Ibu wakil Bupati keesokan harinya. Apa sebenarnya  maksud 'Pendataan Keluarga' yang   dilakukan itu?

          Dengan disahkannya UU No 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, misi Program KB semakin luas. Pengertian KB menjadi suatu upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pepengaturan kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluargauntuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Sebagai konsekuensi dari perluasan misi tersebut , semua komponen dan perangkat yang terkandung dalam program Kb Nasional menyesuaikan diri.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 H

           Segenap pimpinan dan karyawan BPPKB Kabupaten Pekalongan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 H, Minal 'Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf lahir dan batin.

Semoga kita semua meraih kemenangan, mendapat berkah Ramadlan dan menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, dapat membentuk keluarga yang kuat  menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera........ Amin

KIE KIT

            Revitalisasi program KB menuju keluarga kecil berkualitas merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Untuk itu Pemerintah Kabupaten/Kota perlu didorong untuk melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan KB yang lebih berkualitas.

GYNEKOLOGY BAD

Salah satu prioritas pembangunan nasional saat ini adalah Program Keluarga Berencana untuk mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas. Untuk itu Pemerintah Kabupaten/Kota perlu didorong untuk melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan Keluarga berencana yang berkualitas.

Untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota mewujudkan peningkatan akses dan kualitas untuk pelayanan KB kepada masyarakat, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang KB tahun anggaran 2011, berupa pengadaan ‘Gynekology Bed’. Untuk itu kegiatan yang dilaksanakan BPPKB Kabupaten pekalongan ini selanjutnya akan disalurkan ke Klinik KB (KKB) yang ada di 19 kecamatan Kabupaten Pekalongan. Kegiatan pengadaan ini pernah juga dilaksanakan pada tahun 2009, sehingga penerima tahun 2011 ini adalah yang belum menerima pada tahun 2009.

Mengenal Glosarium Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

 "Bila tak kenal maka tak sayang" , begitu pepatah mengatakan. Untuk mencapai tujuan pembangunan bidang 'pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak' tentu ada baiknya kita memahami dulu istilah atau glosarium yang digunakan dalam bidang ini.  Sebagai orang baru tentu hal ini penting bagi saya sebagai tahapan adaptasi dan upaya memahami program lebih jauh yang harus saya lakukan. dan karena program ini diharapkan melibatkan setiap perempuan di negeri ini yang butuh dukungan para lelaki tentunya, maka tidak ada salahnya anda pengunjung blog ini sudi membacanya  dan ikut memahami untuk selanjutnya peduli terhadap urusan 'perempuan dan anak' , sehingga ikut membantu mensukseskan pembangunan di bidang ini.

Audiensi SPI ke BPPKB

       SPI (Serikat Perempuan Independen) Kabupaten Pekalongan , sebuah Organiasasi Perempuan baru yang beralamat di Perum Pisma Griya Permai 2 Bebel , Kecamatan Wonokerto, pagi tadi jam 10.00 hadir ke BPPKB Kajen di Jalan Alun-Alun Utara No. 3 Kajen untuk melakukan "Audiensi" dan perkenalan dengan Kepala BPPKB , Kabid PPPA dan Kasubid PP.

LOMBA MENULIS NASIONAL UNTUK REMAJA 2011

Memudarnya nilai-nilai luhur dalam masyarakat kita semakin terlihat jelas akhir-akhir ini melalui berbagai aksi kekerasan, seperti tawuran pelajar dan tawuran antar warga serta aksi teror atas nama agama. Kebencian terhadap kelompok yang berbeda dan penggunaan aksi kekerasan sebagai solusi dalam mengatasi masalah semakin sering diperlihatkan. 
Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang selama ini terangkum dalam Pancasila yang sebetulnya juga bersumber dari nilai-nilai agama yang tumbuh di Indonesia, mulai banyak ditinggalkan.  Nilai musyawarah untuk mufakat diabaikan dengan tindakan-tindakan yang  memaksakan kehendak. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab telah banyak dikotori oleh berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak, dan seterusnya.

Pejabat Baru

       Pada tanggal 3 Agustus 2011 yang lalu Bupati Pekalongan melakukan pelantikan 252 pejabat eselon 3 dan 4 di lingkunan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dan BPPKB sebagai Badan yang memiliki 1 pejabat eselon 3a, 3 eselon 3 b dan 8 eselon 4a, menerima perubahan yang cukup signifikan. Ada 2 pejabat eselon 3b baru dan 3 eselon 4a baru. Sedangkan pejabat lama linnya mengalami pergeseran.