RAKOR PPT

Rapat Koordinasi PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Tim Penanganan Korban Tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Pekalongan , kemarin telah dilaksanakan pada hari Selasa , 25 Oktober 2011. Rakor dihadiri oleh anggota Tim PPT atau yang mewakili dari instansi terkait.

SOSIALISASI DATA PILAH GENDER

        Pada Selasa, 11 Oktober 2011 lalu, BPPKB menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Data Pilah Gender , Perempuan dan Anak bertempat di Aula Kantor Kementrian Agama, Kajen. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan semua SKPD Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Korlap PLKB, termasuk perwakilan Polres, BPS, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Kegiatan ini adalah  tindak lanjut dari rapat koordinasi pengumpulan Data Pilah Gender yang telah dilakukan pada bulan April 2011.

          Tujuan dari pelaksanaan ini, sebagaimana disampaikan oleh Kasubid PP, Rahmawati, S.IP, selaku panitia, adalah untuk : meningkatkan pemahaman tentang pentingnya data statistik dan indikator gender bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program daerah , meningkatkan ketersediaan data statistik dan indikator serta analisis gender sekaligus sosialisasinya di kalangan pembuat kebijakan, meningkatkan komitmen untuk menggunakan data statistic gender dalam melakukan penyusunan perencanaan dan monitoring berbagai program dan kegiatan di Kabupaten Pekalongan, serta menerima masukan dari semua SKPD dalam rangka penyusunan laporan hasil Data Pilah Gender.

Dialog Publik dalam setahun SPI

          Dalam rangka ulang tahunnya yang pertama SPI (Serikat Perempuan Independen), organisasi perempuan di Kabupaten Pekalongan yang baru mencari bentuk dan sasaran garapan aktifitasnya, Kamis 6 Oktober 2011  menyelenggarakan 'Dialog Publik'. Dialog publik ini dengan mengundang 2 nara sumber dari Pemerintah Daerah, yang sedianya berharap Wakil Bupati namun diwakilkan kepada Kabag Hukum Endang Murdi, SH dan dari BPPKB yang diwakili oleh Kabid PPPA, Dra. Siti Masruroh, M.Si., dan selaku moderator Ir Beny Diah , M.P dosen Fakultas Perikanan UNIKAL.

Pelantikan Pejabat Eselon 2 Kab. Pekalongan

     Pagi tadi Kamis, 6 Oktober 2011, pada pukul 09.00 hingga pukul 11an, telah dilksanakan pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. oleh Bupati Pekalongan di Aula Setda Lantai I., dihadiri Sekda para Asisten Sekda, Kepala SKPD, unsur FKPD, Kepala  Pengadilan Agama, Kajari dan juga para wartawan. Acara pelantikan juga dihadiri istri/suami pejabat yang dilantik. Pelantikan ini untuk mengisi beberapa pos yang kosong, sehingga ada promosi pejabat baru dan mutasi sebagai dampaknya.

Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Kab/Kota se Bakorwil III

Oleh : Dra. Siti Masruroh, M.Si

       Pada   Rabu - Kamis lalu, 28-29 September 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BP3AKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan kepada Pejabat struktural di   Bakorlin 3 Purwokerto , sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan di Kabupaten/kota. Kegiatan yang sama juga dilaksanakan di 2 Bakorlin lainnya  (Pati dan Surakarta) dalam waktu yang berurutan.

CAPACITY BUILDING R/R BAGI PETUGAS PPKBD dan PETUGAS KLINIK SE KAB. PEKALONGAN TA. 2011

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah salah satu program sosial yang mendasar dan sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa  yang mempunyai tujuan membangunuk  keluarga kecil bahagia sejahtera berkualitas yang unggul di masa depan dan menjadi sumber daya pembangunan yang tangguh dan mandiri, serta diharapkan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam menghadapi era globalisasi. Untuk mensukseskan program tentunya dibuat kegiatan-kegiatan yang efesien dan efektif dan tentunya tak lepas diperlukannya data dan informasi.

Rakor Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Sesuai Konvensi Hak – Hak Anak Tk Prov Jateng

       Pada Selasa, 27 September 2011 yang lalu di Ruang Rapat Lt.6 BAPPEDA Jawa Tengah diselenggarakan Rapat Koordinasi Kebijakan tentang Pemenuhan Hak Anak Sesuai Konvensi Hak – Hak Anak Tingkat Provinsi Jawa Tengah oleh  Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah. Acara yang dihadiri oleh perwakilan BPPKB dari 35 Kabupaten/kota di Jawa Tengah ini juga dihadiri oleh stakeholder terkait seperti SLB Kota semarang dan beberapa LSM peduli Perempuan dan Anak Jawa Tengah juga dari Fakultas Hukum UNDIP. Kabid PPPA , Dra. Siti Masruroh , M.Si hadirmewakili BPPKB Kabupaten Pekalongan.

Rakor BPPKB

        Pada 1 Oktober 2011 kemarin, setelah mengikuti HAPSAK BPPKB Kabupaten Pekalongan mengadakan Rapat Koordinasi yang diikuti oleh seluruh penyuluh KB, atau PLKB yang merupakan pejabat fungsional yang pembinaannya ada di bawah BPPKB, lembaga yang baru terbentuk 3 tahun ini. Sebelumnya mereka adalah pegawai pusat di bawah binaan BKKBN. Namun dengan dilimpahkannya urusan KB ke pemerintah daerah, mereka pun ikut berubah menjadi pegawai daerah.

         Hj. Megawati, M.Pd selaku kepla BPPKB Kabupaten Pekalongan melakukan pembinaan kepegawaian sekaligus menyampaikan informasi penting yang harus ditindaklanjuti, dilanjutkan penyampaian informasi oleh para Kepala Bidang (Kabid PPPA, Kabid Monev, Kasubid KB dan Kasubag Kepegawaian).

Sosialisasi Anti Kekersan Terhadap Perempuan, Anak dan KDRT

Senin lalu , 26 September 2011 Bidang PPPA BPPKB Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan kegiatan "Sosialisasi anti kekerasan terhadap Perempuan, Anak dan KDRT", bertempat di Aula Kecamatan Bojong. Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Desa, TPP PKK Desa, dan perwakilan organisasi masyarakat.

      Bapak Camat Bojong berkenan memberi sambutan dengan berharap agar materi ini dapat disebarluaskan oleh para peserta guna dapat melakukan pencegahan terjadinya KDRT. Hj. Megawati, M.Pd, Kepala BPPKB membuka kegiatan ini dengan harapan pencegahn dan penanganan kasus KDRT dapat dilakukan dengan baik.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Oleh : Drs. M. Sofyan Lubis ,SH Perlu diketahui bahwa batasan pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004, adalah ; “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (vide, pasal 1 ayat 1 ).

Mendidik Anak (Jangan) dengan Dongeng

Oleh : Hesti Rahayu

“How do you expect kids to listen to their parents… Tarzan lives half naked, Cinderella comes back home at midnight, Pinocchio lies all the time, Aladdin is the king of thieves, Batman drives at 320 KM/h, Sleeping beauty is lazy, and Snow white lives with 7 guys. We shouldn’t be surprised when kids misbehave! They get it from their story books”. X_X
Pesan BBM itu terkirim dari seorang sahabat di bulan April lalu…

Langkah Sederhana Mendidik Dan Membentuk Anak Mandiri

Setiap orangtua pasti menginginkan anaknya mandiri. Entah itu dalam berfikir maupun dalam perbuatan sehari-hari. Anak mandiri tidak dapat hadir begitu saja, perlu adanya pendidikan dari orangtua atau pengaruh lingkungan yang mendukung.

Mendidik anak agar menjadi mandiri adalah salah satu tugas orangtua. Sikap mandiri dapat dibiasakan sejak anak masih kecil, seperti memakai pakaian sendiri, memasang tali sepatu, memakai kaos kaki dan berbagai pekerjaan kecil lainnya. Dalam mendidik anak, orangtua seringkali menemui kesulitan untuk menghentikan kebiasaan atau perilaku anak yang tidak disukai. Agar anak mau menuruti orangtua, hendaknya orangtua menjadi contoh yang baik, karena bagaimanapun juga anak akan sering mencontoh kebiasaan orang-orang disekitarnya.

ISLAM; Agama Ramah Anak

Oleh : Susanto, MA

Dewasa ini persoalan anak kian kompleks. Segmentasi masalah anak juga beragam; mulai anak korban kekerasan, anak yang diperdagangkan, anak yang dipekerjakan, dieksploitasi, sampai anak yang harus menghadapi nasib perih karena mereka tak save menghadapi seorang guru yang galak dan keras kepala di tempat belajar. Ironisnya, sampai saat ini empati semua komponen masyarakat untuk ikut serta menangani masalah anak dapat dihitung jari. Peran ormas-keagamaan juga belum optimal, atau bahkan belum menjadi prioritas, tenggelam dibandingkan respon mereka dengan isu-isu sosial-politik lainnya.

Mengenal KPAI

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74  UU No. 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan darimana serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu “ Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak ” seperti diamanatkan oleh CRC (KHA) 1989.

Standar Pelayanan Minimal: Peluang dan Tantangan Layanan Terpadu untuk Perempuan Korban Kekerasan

SPM: SOP Layanan, Standar Pembiayaan, dan Pedoman Sistem Pencatatan Data Kekerasan

SPM menyediakan panduan mengenai prinsip umum layanan, kode etik bagi petugas layanan, informasi standar bagi korban dan keluarganya serta skema alur layanan terpadu. Lima SOP yang dikembangkan yakni untuk layanan pengaduan, layananan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan pemulangan dan integrasi diupayakan bertujuan untuk mendukung UPT di P2TP2, UUPA (dahulu RPK), Puskesmas, Rumah Sakit, Lembaga Bantuan Hukum, dan pusat UPT lainnya.

Mengenal KOMNAS Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga independen yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998, berdasarkan keputusan presiden No. 181/1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No.65/2005.
Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

PENDATAAN KELUARGA 2011

               Pada hari rabu , 7 September 2011  lalu BPPKB melakukan pendataan keluarga di keluarga Bupati Pekalongan dan juga di keluarga Ibu wakil Bupati keesokan harinya. Apa sebenarnya  maksud 'Pendataan Keluarga' yang   dilakukan itu?

          Dengan disahkannya UU No 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, misi Program KB semakin luas. Pengertian KB menjadi suatu upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pepengaturan kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluargauntuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Sebagai konsekuensi dari perluasan misi tersebut , semua komponen dan perangkat yang terkandung dalam program Kb Nasional menyesuaikan diri.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 H

           Segenap pimpinan dan karyawan BPPKB Kabupaten Pekalongan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 H, Minal 'Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf lahir dan batin.

Semoga kita semua meraih kemenangan, mendapat berkah Ramadlan dan menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, dapat membentuk keluarga yang kuat  menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera........ Amin

KIE KIT

            Revitalisasi program KB menuju keluarga kecil berkualitas merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Untuk itu Pemerintah Kabupaten/Kota perlu didorong untuk melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan KB yang lebih berkualitas.

GYNEKOLOGY BAD

Salah satu prioritas pembangunan nasional saat ini adalah Program Keluarga Berencana untuk mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas. Untuk itu Pemerintah Kabupaten/Kota perlu didorong untuk melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan Keluarga berencana yang berkualitas.

Untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota mewujudkan peningkatan akses dan kualitas untuk pelayanan KB kepada masyarakat, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang KB tahun anggaran 2011, berupa pengadaan ‘Gynekology Bed’. Untuk itu kegiatan yang dilaksanakan BPPKB Kabupaten pekalongan ini selanjutnya akan disalurkan ke Klinik KB (KKB) yang ada di 19 kecamatan Kabupaten Pekalongan. Kegiatan pengadaan ini pernah juga dilaksanakan pada tahun 2009, sehingga penerima tahun 2011 ini adalah yang belum menerima pada tahun 2009.