Nominee Penerima APE 2012 Jateng

Pada tanggal 12-14 Nopember 2012 lalu telah dilaksanakan MONEV dalam rangka verifikasi atas kinerja pemerintah daerah dalam menerapkan strategi pengarusutamaan gender, apa pencapaiannya, dan apa inovasi di dalam perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak anak serta upaya untuk memenuhi hak anak.oleh Tim Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)  di Jawa Tengah. Selain pemprov Jateng sendiri, ada 12 Kabupaten/kota di Jateng yang menjadi Nominee : Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab Rembang, Kab Wonosobo, Kab. Kebumen, kab. Grobogan, Kab. Temanggung, Kab. Brebes, Kab. Magelang, Kota magelang, Kota Semarang dan Kota Salatiga. Sebagai Tim Verifikator adalah Ibu Setyowati (unsur Independen), Pak Ahmad Darsono Sudibyo (Asdep KPP) dan Pak Muhtar(Bag perencanaan Kemen PPPA).

Tim Kabupaten Pekalongan mendapat kesempatan yang pertama dalam verifikasi ini, dipimpin Ibu HB Riyantini Kepala BPMPKB, ada 8 orang hadir, 2 dari Bappeda, 4 BPMPKB, 1 Dinkes, 1 PPT. Banyak hal yang kami dapatkan dalam diskusi yang berkembang dalam verifikasi ini, terutama strategi dalam PUG yang perlu dilakukan pemkab. Dari hasil verifikasi ini nanti Tim akan menilai dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 18 Desember 2012, yaitu Pemberian penghargaan APE pada puncak Peringatan Hari Ibu ke-84, Kita tunggu hasilnya....

Penghargaa APE pertama kali digagas pada 2004 ini, mengalami kenaikan  jumlah responden. Karena itu kriteria dan indikator penilaian pun lebih diperbanyak lagi. Penilaiannya sejauhmana kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menerapkan strategi pengarusutamaan gender, apa pencapaiannya, dan apa inovasi di dalam perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak anak serta upaya untuk memenuhi hak anak. Ada tiga jenis Penghargaa APE, yaitu APE Utama, APE Madya, dan APE Pratama.

 

  Pada tahun 2011 lalu, Pemberian Penghargaan APE diserahkan Presiden SBY kepada: para Menteri dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kemendiknas, Kemenpan/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenkop, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenakertrans, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri.

 

Adapun, badan yang memperoleh Penghargaan APE adalah  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang langsung diberikan Presiden SBY kepada Sugiri Syarief, Kepala BKKBN.

 

Untuk daerah yang menperoleh APE ada 12 provinsi yang diterima oleh para Gubernur dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Jawa Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Papua, Provinsi Bali.

 

Sedangkan kabupaten/kota yang memperoleh APE adalah Kabupaten Rembang, Bandung, Grobokan, Wonosobo, Sidenreng Rappang, Malang, Temanggung, Sleman, Jombang, dan Kabupaten Sintang. Sementara itu kota adalah Kota Magelang, Surabaya, dan Kota Tanjung Pinang.

Peraih Anugerah Parahita Ekapraya 2011

Sebaran	Penerima
10 Menteri	Pekerjaan Umum, Kesehatan, Kemendiknas, Kemenpan/Bappenas, Keuangan, Kemenkop, Hukum &HAM, Kemenakertrans, Kehutanan,  Dalam Negeri
1 Lembaga	BKKBN
12 Gubernur	Sumut,Kepulauan Riau,Lampung,  Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Yogyakarta,  Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, Bali
11 Bupati	Rembang, Bandung, Grobogan, Wonosobo, Sidenreng, Rappang, Malang, Temanggung, Sleman, Jombang, Sintang
3 Walikota	Magelang, Surabaya, Tanjung Pinang
Sumber: Panitia Hari Ibu 2011

   

Mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera merupakan misi utama setiap Kepala Daerah disemua tingkatan, karena indikator kesejahteraan menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Dalam indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari indikator komposit : usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, melek huruf dan pendapatan perkapita.

Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan belum memberikan dampak yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat, karena sampai saat ini masih terdapat berbagai kesenjangan. Salah satu kesenjangan yang masih dirasakan dan dihadapi sekarang ini adalah kesenjangan yang terjadi antara jenis kelamin yang di ukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan indikator komposit sama dengan IPM namun dipilah berdasarkan jenis kelamin.

Untuk mengatasi kesenjangan gender yang ada didalam setiap bidang pembangunan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dibawah koordinator Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana, Kepala BAPPEDA sebagai Ketua Pokja bersama seluruh SKPD lintas sektor melakukan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Hal lain yang dilakukan untuk meningkatkan IPG yang mana nantinya akan berkontribusi bagi meningkatnya IPM adalah dengan melakukan perencanaan dan penganggaran Responsif Gender pada program dan kegiatan yang berdampak luas pada peningkatan IPG.