Produk Hukum Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008Â Tentang Pornografi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Nasional tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Perlindungan Perempuan dalam bentuk pedoman pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. NSPK tersebut dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam upaya-upaya pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah secara terpadu.
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Perlindungan Anak dalam bentuk pedoman pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. NSPK tersebut dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam upaya-upaya pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah secara terpadu.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak.
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dalam bentuk pedoman pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. NSPK tersebut dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam upaya-upaya pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah secara terpadu.
- Download
- View
- Details
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam bentuk pedoman pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. NSPK tersebut dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam upaya-upaya pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah secara terpadu.Kesepakatan Bersama Antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republin Indonesia Tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan AnakKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial AnakKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk AnakKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak IndonesiaInstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
2. Juknis Angka Kredit PLKB
| |
3. UU no. 6 th 2014 ttg Desa PP 60 th 2014 ttg Dana Desa |
Petunjuk Teknis angka Kridit PLKB
|
